SUMBANGAN KEPEMIMPINAN JAWA UNTUK MASA DEPAN BANGSA

Masalah kepemimpinan adalah masalah klasik yang terus berulang dan mengalami modifikasi makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang melingkupinya. Di Indonesia kompleksitas permasalahan kepemimpinan itu terasa semakin membengkak apabila dihubungkan dengan konteks struktural, kultural dan keagamaan. Perjalanan sejarah Indonesia yang demikian panjang, ternyata tidak dapat menyelesaikan persoalan yang disebabkan oleh perbedaan tersebut. Bahkan masyarakat semakin terpecah dalam berbagai kelompok, aliran, etnis dan geografis, dan seringkali perbedaan itu menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

Langgengnya satu konsepsi kepemimpinan selain karena faktor struktur kepemimpinan berupa ”siapa” yaitu subyek dan obyek dalam kepemimpinan (antara yang memimpin dan yang di pimpin), juga landasan-landasan normatif (satu tata nilai yang dianut) yang diyakini dan dijadikan prinsip dalam kepemimpinan. Landasan normatif ini bisa berasal dari keper- cayaan keagamaan atau norma yang dianut masyarakat tersebut untuk dijadikan alat legitimasi struktur yang melembaga pada kehidupan sosial politik masyarakat. Persoalan yang muncul pada dewasa ini atau pada globalisasi memberikan peluang yang cukup signifikan adanya mobilitas sosial horizontal antar benua, juga tidak menutup kemungkinan mobilitas sistem nilai kepemimpinan yang dianut masyarakat tertentu.

Satu contoh kepemimpinan struktural yang langgeng dari dari awal masuknya Islam di Indonesia dan Islam menjadi alat legitimasi kekuasaannya adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai lambang kebudayaan Jawa. Walaupun mobilitas sosial masyarakat Jawa sedang mengalami modernisasi karena adanya interaksi antar budaya. Namun dengan sendirinya ”masyarakat Jawa” masih menjadi pelestari dan penjaga Keraton sebagai simbol dan pusat kebudayaan Jawa. Kesadaran masyarakat Jawa untuk terus mempertahankan budaya Jawa karena selain basis religiusitasnya adalah Islam juga terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan kontemporer karena kemajuan tekhnologi. Selain itu sejarah membuktikan pola-pola kepemimpinan yang muncul kemudian ternyata gagal menyelesaikan persoalan yang multidimensional dan kian akut.

Jauh sejak sebelum jaman Majapahit, kebudayaan Jawa sering dijuluki adiluhung (kebajikan luhur atau nilai-nilai yang agung). Selama berabad-abad kebudayaan Jawa sangat berpengaruh di seluruh penduduk nusantara, selain karena beberapa kali Jawa yang diwakili kerajaan-kerajaan yang membentang dari Sumatra sampai Filipina selatan dan sekaligus sebagai benteng penyebaran dan yang mempertahankan budaya Jawa sebagai falsafah hidup. Bebera- pa kerajaan yang muncul silih berganti antara lain Majapahit, Mataram Hindu dan Islam, Singasari, Pajang dll. Secara geografis, tanah Jawa terkenal subur, topografi yang datar, dan banyak mengandung sumber daya alam.

Setelah Nusantara dipersatukan kembali dalam negara kesatuan republik Indonesia, orang-orang Jawa tampil terdepan dalam kepemimpinan nasional. Ciri kepemimpinan nasional pun terpengaruh dengan gaya kepemimpinan Jawa. Dengan demikian, dalam rangka memajukan kebudayaan nasional, budaya Jawa memberikan sumbangsih yang besar sekali maknanya. Kebesaran budaya Jawa ditunjukkan antara lain, dimilikinya bahasa dan bentuk tulisan sendi- ri. Ciri ini membuktikan bahwa Jawa sejak lama sudah memiliki karakter dalam memajukan kehidupan masyarakatnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat kebesaran suatu bangsa karena memiliki bahasa dan bentuk tulisan sendiri. Misal, Jepang, China, India, Thailand yang seka- rang ini dijadikan prototipe negara maju dan berkembang.

Sumbangsih kebudayaan Jawa yang sampai sekarang dipakai dalam istilah nasional antara lain semboyan negara Bhineka Tunggal Ika, yang berasal dari kata mutiara yang dirangkai oleh Empu Tantular dalam kitab sutasoma, seorang pujangga Majapahit pada abad ke-13 M. Keluasan falsafah hidup orang Jawa jauh merasuk dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat nusantara. Istilah ing ngarsa sung tulada; ing madya mangun karsa; tut wuri handayani (di depan memberi keteladanan; di tengah mengembangkan prakarsa; di belakang memberikan dukungan kepada rakyat) adalah semboyan dalam bidang pendidikan yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Indonesia). Tindakan-tindakan tersebut mencer- minkan sikap demokratis yang ada jauh sebelum negara Barat mewacanakan demokrasi.

Seperti banyak bangsa besar lain yang hidup dan berkembang menggunakan etika perilaku (norma-norma) yang agung. Jepang sebagai prototipe negara paling maju dan modern di dunia, disana kita masih dengan mudah menjumpai wanita-wanita Jepang dengan pakaian nasional Jepang (kimono), tradisi jamuan minum sake dan ucapan ”arigato gozhaimasu” sambil membungkuk. Di banyak desa di Jawa kita bisa melihat aktivitas warga dengan semangat bergotong royong membangun atau memperbaiki fasilitas publik atau rumah penduduk. pada saat yang lain kita bisa melihat banyak orang Jawa yang ewuh pekewuh (kerendahan hati, low profile). Ini bisa dilihat dengan berkembangnya budaya roso (perasaan halus yang terdalam) yang menjadi daya ukur.

Etika kepemimpinan orang Jawa

Laku orang Jawa sangat kental dengan nilai-nilai yang universal. Universalitas etika orang Jawa bisa kita telusuri dari berbagai falsafah hidup yang dipegang erat dan terus dipertahan- kan menjadi laku keseharian. Berbeda dengan pengertian banyak orang yang menyebutkan bahwa etika orang Jawa hanya berhubungan dengan sopan santun antar sesama manusia serta tingkah laku lahiriah. Etika Jawa lebih ditekankan pada ”etika pengertian” dalam arti etika sebagai kontrol kognitif sejumlah unsur (Muttaqin, 2007:5). Dalam tradisi Jawa etika sering dipahami sebagai ”ngelmu” yang menyatu dengan tingkah laku keseharian. Pada bentuk mistis atau spiritual, pemahaman ilmu tidak hanya intelektual tetapi juga intuitif. Kesadaran yang demikian inilah, yang mendasari laku orang Jawa tidak hanya dalam masalah kesadaran, tetapi juga segenap hubungannya dengan kekuasaan sosial dan politik yang pada dasarnya sangat reflektif (Stange, 1998:6). Diantara sikap yang muncul pada orang Jawa antara lain unggah ungguh (hubungan bersama yang tetap memperhatikan waktu dan tempat (empan papan), kormat (hormat), tepo seliro (mengontrol sikap individu berdasarkan kesadaran diri). Pada saat tertentu terkesan feodalistik, tapi sangat Islami (Q.S. Luqman(31): 12-19).

Penghayatan etik dari masyarakat Jawa bukan didasarkan atas pertimbangan rasio yang mengontrol sesuatu atas nilai ”benar” atau ”salah”. Nuansa semestinya (das sollen), apalagi yang bermakna mewajibkan, kurang dalam etika orang Jawa. Franz Magnis Suseno memberi label etika masyarakat Jawa lebih bersifat ”etika kebijaksanaan” dari pada ”etika kewajiban” (Suseno, 1984:225). Kebijaksanaan ini tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan hewan dan lingkungan (Islam rahmatan lil ’alamin). Konsepsi Jumbuhing Kawula Gusti, berupa kesatuan antara rakyat dengan negara, kesatuan antara wong cilik (kawula) dengan ningrat bangsawan atau raja), hal tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara penguasa dengan rakyatnya. Ini dipengaruhi faktor saling ketergantungan antara keduanya. Penguasa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pengayom juga memerlukan daya dukung yang cukup dari rakyatnya.

Hubungan orang Jawa dengan alam diatur dengan norma Sangkan Paraning Dumadi sebagai upaya menyeimbangkan antara diri sendiri dengan alam hanya bisa diperoleh melalui laku ”prihatin”. Dalam konsep religius menjadi sangat mistis karena tujuan yang hendak dicapai sangat transenden. Dalam konteks relasi sosial, konsep ini menjadi semangat etos, semangat kerja masyarakat Jawa untuk mencapai tujuan. Sangkan paraning dumadi maknanya adalah ilmu tentang asal mula dunia dan seisinya. pemahaman ini bisa diperoleh dengan cara ”menaklukkan diri sendiri”. Upaya yang dilakukan adalah dengan membiasakan ”laku prihatin” sebagai bentuk ujian untuk mendapatkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan ini sering tidak secara fisik, melainkan untuk mendapatkan ngelmu kasampurnaan.

Ngelmu kasampurnaan ini akan melahirkan semangat Memayu Hayuning Bawana, yakni senantiasa aktif menciptakan kecantikan hidup dan kehidupan dunia yang telah cantik ini. Pemimpin yang bijaksana berarti telah memayu hayuning bawana, yang menunjuk makna keselamatan dan kelestarian lingkungan. Bahwa polusi, kerusakan alam, bencana alam yang sangat merugikan, tanah longsor, kekeringan adalah ulah-ulah tangan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam. Konsep ini menjelaskan bahwa alam harus dilindungi dan dilestarikan untuk masa depan manusia. Dalam politik, konsep memayu hayuning bawana adalah keaktifan pemimpin ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Keutuhan konsep ini adalah Memayu Hayuning Salira, Memayu Hayuning Bangsa, Memayu Hayuning Bawana (memelihara kesejahteraan diri, memelihara kesejahteraan bangsa dan memelihara kesejahteraan dunia)

Etika bermasyarakat orang Jawa yang dianut harus guyup rukun, saling menghormati, gotong royong, saiyeg saekapraya harus betul-betul diejawantahkan dalam kehidupan keseharian. Kesadaran perilaku ini, mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, maka sanksi sosial akan diberlakukan, yaitu dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Adanya dinamika dan kesatuan di masyarakat harus holobis kuntul baris, harus ada kesatuan gerak dalam mencapai tujuan bersama. Kesatuan ini tidak hanya sesama manusia sebagai bentuk mikro kosmis (jagat cilik), juga harus adanya keserasian dengan alam yang makro kosmis (jagat gede).

Dalam kadar penghayatan etik, masyarakat Jawa memutuskan dalam tiga kategori, yaitu: madu basa, madu rasa, madu brata. Madu basa menimbulkan dan menunjukkan kedewasaan individual sesorang. Madu rasa menimbulkan dan menunjukkan kedewasaan sosial sesorang. Madu brata menimbulkan dan menunjukkan kedewasaan spiritual.

Dari Jawa Untuk Dunia (Melalui Indonesia)

Modernisasi pulau Jawa abad 20 dan pergeseran mata pencaharian masyarakat Jawa menyebabkan adanya kemerosotan dan distorsi kewibawaan politik dan pemerintahan feodalnya, namun Keraton masih dapat berfungsi sebagai pelestari kebudayaan Jawa, termasuk juga kebudayaan rohaniah. Walaupun begitu, perbedaan pelapisan masyarakat antara kalangan ningrat (bangsawan) dan wong cilik (rakyat biasa) menjadi semakin transparan. Oleh karena pelapisan ini sudah berlangsung sangat lama, maka kesadaran adanya pelapisan masyarakat menjadi sangat dalam di bawah sadar. Dengan adanya pelapisan sosial yang terlembagakan secara budaya ini menunculkan cara berfikir dan konsep keserasian dalam kesatuan mikrokosmis. Adanya konsep Jumbuhing Kawula Gusti, berupa kesatuan antara rakyat dengan negara, kesatuan antara wong cilik (Kawula) dengan ningrat (Bangsawan atau Raja), hal tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara penguasa dengan rakyat. Hal ini dipengaruhi faktor saling ketergantungan antara keduanya. Penguasa memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dan pengayom juga memerlukan daya dukung yang cukup dari rakyat.

Cara berfikir masyarakat Jawa yang semula berbasis pertanian terus terbawa dalam berbagai perilaku dan kehidupan keseharian masyarakat. alam pikiran desa dan petani, walaupun secara fisik telah berubah, tetap menjadi cara pandang dan mendasari cara berfikir masyarakat Jawa. Alam pertanian desa dan usaha untuk menaklukkan alam dengan cara ”menaklukkan diri sendiri”. Upaya yang dilakukan adalah dengan membiasakan ”laku prihatin” sebagai bentuk ujian untuk mendapatkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan ini sering tidak secara fisik, melainkan untuk mendapatkan ngelmu kasampurnaan. Konsepsi sangkan paraning dumadi sebagai upaya menyeimbangkan antara diri sendiri dengan alam hanya bisa diperoleh melalui laku prihatin. Dalam konsep religius menjadi sangat mistis karena tujuan yang hendak dicapai sangat transenden. Dalam konteks relasi sosial, konsep ini menjadi semangat etos, semangat kerja masyarakat Jawa untuk mencapai tujuan. Sangkan paraning dumadi maknanya adalah ilmu tentang asal mula dunia dan seisinya, dalam konsep ngilmu kejawen jadi sangat strukturalis berupa amalan-amalan yang harus dilalui.

Barangsiapa yang sudah mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna, dia akan mampu dan senantiasa peka terhadap apa yang disebut memayu hayuning bawana, yakni senantiasa aktif menciptakan kecantikan hidup dan kehidupan dunia yang telah cantik ini. Pemimpin yang bijaksana berarti telah memayu hayuning bawana, yang menunjuk makna keselamatan dan kelestarian lingkungan. Bahwa polusi, kerusakan alam, bencana alam yang sangat merugikan, tanah longsor, kekeringan adalah ulah-ulah tangan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian alam. Konsepsi ini menjelaskan bahwa alam harus dilindungi dan dilestarikan untuk masa depan manusia. Dalam politik konsep memayu hayuning bawana adalah keaktifan pemimpin ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Konsep inilah yang jadi landasan gerak pemimpin dalam bingkai sabda pandhita ratu, tan kena wola-wali, sehingga pemimpin harus ikhlas dan pantang menarik kembali apa yang sudah diucapkan. Itulah lukisan sifat seorang pemimpin yang adil, tak memandang bulu, bahkan pemimpin yang dipuji, disanjung agar menjadi pelindung dunia.

Dalam persoalan politik kekuasaan maka apa saja yang dikeluarkan oleh penguasa adalah kebenaran. Akan tetapi tidak sembarang orang akan bisa dan mempu menjadi penguasa. Bahwa untuk dapat menjadi pemimpin yang dihormati dan kharismatk itu tidak mudah. Selain sebagai keturunan langsung dari sultan, juga orang yang mendapat pulung ratu. Mitos ini beredar luas sampai pada pencalonan kepala desa di Jawa, siapapun yang mendapat pulung ratu akan menjadi penguasa dan langgeng. Kepercayaan ini mendasari perilaku dan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya dan kesadaran pribadi bahwa dia tidak mendapat pulung ratu tidak mungkin menjadi pemimpin. Sebab itu, rakyat harus berdaulat betul kepada penguasa dan begitu pula sebaliknya penguasa, pemimpin harus betul-betul mengayomi rakyatnya.

Kesadaran pemimpin bahwa tahta untuk rakyat telah betul-betul mendahului sistem demokrasi yang dibawa oleh Barat ke Indonesia. Konsepsi sugih tanpa bandha, menang tanpa ngasorake, ngurug tanpa bala, digdaya tanpa aji (kaya tanpa harta, menang tanpa mengalahkan, menyerang tanpa pasukan, sakti tanpa aji) dilandasi dengan ketegasan memerintah, akan menuntut kerja yang mengupayakan kesejahteraan rakyat. Sehingga, semua lapisan masyarakat sadar akan posisi dirinya. Saben wong glenggahi kelenggahanipun, mungguh, lungguh, sengguh, setiap orang menduduki kedudukannya. Rakyat tidak ingin melakukan protes dan ingin menguasai tahta, karena itu bukan kodratnya. Yang jadi raja, jadilah raja; yang jadi menteri jadilah menteri; yang jadi kawula, jadilah kawula yang baik dan amanah. Apapun yang dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

                                                

Kesadaran sosial yang egaliter dan kepemimpinan yang demokratis memberikan kesempatan munculnya inisiatif dari bawah, didorong sehingga prinsip nderek karsa dalem pada hakekatnya telah ditinggalkan. Yang berlaku adalah prinsip kepemimpinan yang ing ngarsa sung tulada; ing madya mangun karsa; tut wuri handayani (di depan memberi keteladanan; di tengah mengembangkan prakarsa; di belangang memberikan dukungan kepada rakyat) dan konsekwensi sebagai kawula harus eling, pracaya lan mituhu (ingat, percaya dan patuh) kepada pemimpin. Kraton sebagai pusat kebudayaan Jawa memfungsikan diri sebagai gerak kesatuan kosmis yang sempurna antara Sultan – kawula dan alam.

Basis awal masyarakat pedesaan di Jawa juga meyebabkan munculnya konsep berfikir tertentu antara lain ”kerjasama”. Hal tersebut muncul karena pemahaman ”usaha” dan ”nasib” yang hampir seimbang. Orang Jawa termasuk orang yang senang bekerja keras, semangat dan tekun dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengolah sumber daya alam yang ada. Khususnya wilayah Yogyakarta yang menjadi pusat kebudayaan Jawa secara geografis adalah daerah yang tidak begitu subur, terutama di bagian selatan Gunung Kidul. Ketika masyarakat Jawa telah bekerja keras untuk satu tujuan, tetapi ketika ada hambatan dari luar, seperti bencana, hujan, banjir yang menggagalkan usaha mereka, pada akhirnya ketika menuai hasil sepenuhnya diserahkan kepada kekuasaan ilahiah. Kepercayaan bahwa tidak sepenuhnya manusia yang menentukan hasil, dan ada faktor-faktor alam yang ikut dipertimbangkan. Masyarakat Jawa membutuhkan keseimbangan dan adanya kemampuan menyesuaikan diri dengan tatanan manusia dan alam. Cara berfikir yang homologi antropokosmik tersebut menjelaskan bahwa manusia tidak bisa sepenuhnya dapat menguasai alam. Disinilah muncul embrio kesadaran akan pentingnya kerjasama, bahwa orang tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri-sendiri dan akan terus membutuhkan orang lain. Kesadaran kerjasama akan muncul ketika prinsip bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangruwa, sudah menjiwai masing-masing pribadi masyarakat Jawa. Kesadaran tersebut menekankan bahwa tiap orang memiliki kepribadian yang unik dan kemampuan yang berbeda-beda. Pertimbangan kemanusiaan tetap ada.

Etika bermasyarakat yang harus guyup rukun, saling menghormati, gotong royong, saiyeg saekapraya harus betul-betul diejawantahkan dalam kehidupan keseharian. Kesadaran perilaku itu mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalankan dalam kehiduan sehari-hari. Jika tidak, maka sanksi sosial akan diberlakukan yaitu dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Adanya dinamika dan kesatuan di masyarakat harus holobis kuntul baris, harus ada kesatuan gerak dalam mencapai tujuan bersama. Kesatuan ini tidak hanya sesama manusia sebagai bentuk mikrokosmis, juga harus adanya keserasian dengan alam yang makrokosmis.

Tekad Sultan bahwa tahta untuk rakyat; kaprabon, kagem karaharjaning praja, kawula, tuwin lestarining budaya, tahta bagi kesejahteraan kehidupan sosial dan budaya rakyat adalah upaya konstruktif untuk memberdayakan kehidupan masyarakat. Kekuatan ini berasal dari adanya satu komitmen bersama untuk saling percaya, adil dan yakin. Rakyat berusaha menjadi rakyat yang baik dengan yakin dan percaya bahwa pemimpinnya akan berbuat adil dan mensejah- terakan, juga sebaliknya. Sejalan dengan perubahan di masyarakat, karakter ini akan terus mengalami perkembangan makna dan praktek di lapangan. Mainstream ini bergerak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masing-masing lapisan di masyarakat Jawa.

Karena kesadaran sosial ini sudah masuk dalam di bawah sadar manusia, secara internal karakter pracaya, adil lan temen melakukan konstruksi sendiri untuk terus relevan dengan perkembangan zaman. Secara konseptual upaya ini harus terumuskan dengan tepat, karena menentukan kesadaran perilaku. Kesadaran perilaku ini akan terus langgeng dengan adanya keteladanan, contoh dari pemimpin; juga adanya pengalaman yang diadopsi dan terus menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Keagungan budaya Jawa  dengan tata nilai yang universal, antara lain sikap pramana yang berarti hidup dengan kewajaran, tanpa dimanipulasi, Bergson menyebutnya elan vital yaitu inti gaya dari kehidupan dan kesatuan antara kepribadian dengan eksternal. Keteladanan yang lain adalah pranawa, prasaja (hidup terbuka, sederhana, apa adanya), prasetya (pengabdian sepenuhnya), prastawa, prabaya.

Pada akhirnya keteladanan tersebut menuntun masyarakat Jawa untuk berlaku egaliter, demokratis, sesuai dengan konsep jumbuhing kawula gusti. Antara pemimpin dan kawula harus selaras. Mukti siji mukti kabeh dan mati satu mati semua. Itulah sebabnya pertimbangan rasa menjadi daya ukur perilaku orang Jawa. Dan sifat etika kebijaksanaan memberi petunjuk orang Jawa untuk berbuat sepi ing pamrih, rame ing gawe (sepi dari keinginan pemrih, tetapi banyak amal baik).

Beberapa Catatan Tentang Falsafah Hidup Orang Jawa.

menurut lacakan Sumantri Suprayitno, ajaran yang berupa nasehat dan berbentuk ungkapan tradisional verbal meliputi tiga hal, yaitu: (1) ”paribasan” (2) ”bebasan” (3) ”saloka”

1. Bentuk paribasan.

1. ”Giri lusi, janma ta kena ingina” (tidak boleh menghina sesama, sebab makhluk cacing saja yang merangkak akhirnya mencapai puncak)
2. ”Bapa kesulah, anak kepolah” (anak berkewajiban bertanggung jawab atas persoalan ayahnya yang telah meninggal)
3. ”Gliyak-gliyak tumindak, sareh pekoleh” (sekalipun pelan-pelan, tetapi ajeg (tetap) usahanya, toh akhirnya berhasil juga).
4. ”Ajining dhiri saka kedaling lathi” (nilai diri seseorang terletak pada gerak lidahnya)

2. Bentuk bebasan.

1. ”Amek  iwake, aja buthek banyune” (yang dituju tercapai tanpa menyebabkan keonaran)
2. ”Sandhing kirik gudhigen, sanding (cedhak) kebo gupak, sanding celeng boloten” (bergaul dengan orang jahat itu menyebabkan tertular kejahatannya pula)
3. ”Diwenehi ati ngogoh rempela” (diberi kebajikan malah minta yang lain-lain lagi)
4. ”Aja dumeh ayu banjur sumayu” (Jangan mentang-mentang cantik lantas sok cantik. Tidak baik memamerkan kecantikkan tanpa imbangan kemampuan yang lain, misalnya kepandaian dan kesalehan)

3. Bentuk saloka.

1. ”Manuk mencok dudu pencokane, rupa dudu rupane” (apa saja yang mencurigakan harus selalu dihadapi dengan sikap hati-hati)
2. ”Timun mungsuh duren” (orang yang lemah bermusuhan dengan orang yang kuat)
3. ”Cecak nguntal empyak” ( cicak makan atap, cita-cita yang tidak sesuai dengan hanya akan memberi peluang untuk kecewa karena peluang gagalnya besar)
4. ”Gambret singgang, mrekatak ora ana sing nganeni”(perawan lincah tidak ada yang melamar, sebab tidak ada yang mau mengambil istri)

beberapa nasehat diatas mencerminkan kepekaan etis orang Jawa, maka bahasa simbolik menjadi sangat pokok. Karena itu, jika marah atau tidak suka biasanya diungkapkan dengan cukup halus. Barangkali bagi orang yang kurang memahami psikologi bahasa yang dipakai orang Jawa dapat menimbulkan kesalahpahaman (menimbulkan rasa tersinggung atau marah). kepekaan bahasa simbol hanya dapat dipahami dengan kepekaan ”roso” (feeling) yang kuat.

Catur Kamulyaning Nerpati (empat sifat utama negarawan)

1. Jalma sulaksana, yaitu seorang pemimpin hendaknya menguasai ilmu pengetahuan. Baik yang berbasis kognitif (ilmu pengetahuan dan tekhnologi) maupun yang berbasis spiritual (agama).
2. Praja sulaksana, yaitu mempunyai perasaan belas kasihan kepada rakyat dan berusaha mengadakan perbaikkan kondisi masyarakat.
3. Wirya sulaksana, yaitu mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip berani karena benar dan takut karena salah.
4. Wibawa sulaksana, yaitu memiliki kewibawaan terhadap rakyat, sehingga setiap perintahnya dapat dilaksanakan dan program yang direncanakan dapat terealisasi.

Catur Praja Wicaksana (empat sifat dan tindakan pemimpin)

1. Sama, yaitu waspada dan siap siaga untuk menghadapi segala ancaman musuh baik yang datang dari luar maupun yang datang dari luar yang merongrong kewibawaan pemimpin yang sah.
2. Beda, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan sama tanpa perkecualian dalam melaksanakan praturan bagi rakyat sehingga tercipta kedisiplinan dan tata tertb dalam masyarakat.
3. Dana, yaitu mengutamakan sandang, pangan, pendidikan, papan guna menunjang kemakmuran rakyat serta memberikan penghargaan bagi warga yang berprestasi.
4. Danda, yaitu menghukum dengan adil kepada semua yang berbuat salah atau melanggar hukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya.

---

[1]. Catatan singkat ini dibuat sebagai bahan pada diskusi mingguan putaran ke II mahasiswa Sosiologi Agama (SA) UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 November 2007.

[2]. penulis adalah mahasiswa Sosiologi Agama (SA) IUN Sunan Kalijaga Smester V.