Memahami Antagonisme Masyarakat

Dalam perkembangan demokrasi, kajian tentang kemajemukan masyarakat merupakan hal yang pokok[1]. Dalam setiap doktrin sosial yang berkembang, kemungkinan adanya antagonisme di masyarakat akan selalu ada. Sehingga diupayakan bagaimana mencapai integrasi sosial. Perbedaan doktrin sosial yang menjadi acuan dalam merumuskan perubahan sosial inilah yang menyuburkan antagonisme dalam masyarakat. Dalam kasus konflik yang muncul dan berkembang, perbedaan doktrin dan perspektif perubahan sosial selalu memainkan peran yang menentukan.

Hal itulah yang selalu muncul pada tiap konflik dan kemelut yang berkembang di Indonesia. konflik adalah benturan dua kelompok yang berkembang di masyarakat. Dalam tiap kelompok yang berkembang, selalu memiliki empat unsur pokok yang menyertainya. Pertama, Ideologi (doktrin) yang mendasari terbentuknya kelompok. Doktrin ini akan menetukan arah kemana kelompok akan berubah dan berkembang. Kedua, elite kelompok yang memiliki peran menyampaikan (mendakwahkan) ajaran yang menjadi keyakinan. dengan adanya elite kelompok ini, memegang posisi sangat strategis dalam menentukan tafsir dan pemaknaan ajaran. Ketiga, massa, yang menjadi basis dakwah. mereka adalah anggota kelompok yang mempercayai ajaran yang disampaikan elite kelompok. Keempat, kawasan, atau teritorial dimana kelompok ini berdomisili. Teritorial ini bisa berkembang sangat luas, karena pengaruh media informasi dan komunikasi. Jadi asumsi teritorial yang tersekat dalam pulau atau batas wilayah tertentu sudah tidak berlaku lagi. 

Dengan empat komponen diatas, tingkat konflik bisa sangat meluas. partisipasi anggota masyarakat (kelompok) bisa darimanapun. hal ini seperti pada kasus konflik internal Mesir, saat penggulingan kekuasaan Mursi oleh militer, demo penentangan kudeta tersebut sangat meluas sampai di Indonesia. Model protes bisa sangat bermacam-macam. Sehingga model konflik yang muncul juga berbeda-beda.

Misalkan pada contoh mahasiswa dengan idealismenya mengacu pada landasan nilai-nilai yang benar. Tuntutan ini mengacu pada pemikiran dan doktrin kerap dijadikan dasar bagi proses pelembagaan sosial-politik tertentu, bahkan ekonomi dalam masyarakat. Proses ini berlangsung terus menerus, sehingga setiap muncul generasi baru dengan membawa doktrin (yang berangkat dari tafsir norma yang ada) selalu hendak melakukan perubahan terhadap lembaga sosial-politik yang sudah ada. Pada sisi yang lain “kelompok tua” pemegang kekuasaan dan doktrin lama, merasa bahwa doktrin yang sudah ada adalah benar dan harus dipertahankan dalam situasi dunia yang terus berubah. Konsepsi inilah yang terus menerus mendasari munculnya elite baru setelah berhasil mengukuhkan doktrin mereka dalam struktur kekuasaan.

Bagi kaum konservatif tradisional, perjuangan untuk merebut kekuasaan menempatkan “elite” mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan, melawan dalam jumlah besar masyarakat yang menolak untuk mengakui superioritas alami dari elite dan haknya untuk memerintah. Gagasan inilah yang selalu disuarakan oleh Darwin dalam buku The Origin Of Species sebagai acuan teori evolusi[2]. Konsepsi ini mengacu pada tiga konsep, yaitu struggle of life, survival of the fittest, natural selection. Segelintir orang berusaha mempertehankan ras superior yang ditentukan untuk berkuasa.

Kaum liberal menolak paham ketidaksamaan alami dikalangan kelompok sosial dan ras. Mereka berpendapat bahwa perjuangan politik sama dengan perjuangan ekonomi, di masyarakat, dimana tidak cukup benda-benda komsumsi untuk memuaskan permintaan umum, ada persaingan yang konstan di antara manusia, dimana setiap orang mencoba meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan merugikan yang lain.

Memegang posisi kekuasaan memberikan keuntungan yang sangat besar, membentuk kecenderungan untuk memiliki semuanya. Pada gilirannya akan melakukan perlawanan dengan kelompok lain agar mampu mempertahankan kekuasaannya. Maka konsepsi struggle for life, secara mendasar menempatkan manusia dalam perlawanan yang alamiah. Begitu juga dengan gagasan antagonisme Marxis, antagonisme di masyarakat adalah juga pada hakekatnya bersifat ekonomis, akan tetapi mereka lebih tergantung pada sistem produksi dari pada persaingan benda-benda konsumsi. Keadaan tekhnologi menentukan cara produksi yang menghasilkan kelas sosial. Beberapa kelas yang memiliki alat produksi dan menguasai sumber produksi akan menjadi dominan, sedangkan yang lain hanya memiliki kemampuan bekerja dan harus menjual jasanya pada kelas dominan[3].

Menurut pandangan Marxis faktor paling menonjol dalam sejarah Barat jaman modern adalah bangkitnya kelas kaum buruh sebagai kekuatan sosial baru. Tahap ini merupakan transformasi masyarakat kapitalis ke arah masyarakat tanpa kelas yang akan terwujud dengan kemenangan revolusi kaum proletar. Tradisi radikal memandang pola distribusi yang tidak adil, maka Marxisme memandang bahwa perjuangan kelas sebagai proses dialektis yang menjiwai perkembangan sejarah umat manusia.

Doktrin ini memiliki beberapa kelemahan karena mengabaikan beberapa alasan munculnya konflik yang bukan berdasarkan kepentingan kelas. Faktor sosiokultural berupa pendidikan, sejarah, agama dan tradisi memainkan peran penting dalam konflik disamping faktor-faktor material. Semisal jika kita simak konflik agama antara umat Islam dan umat nasrani yang telah berlangsung berabad-abad.

Antagonisme adalah sisi lain dari perjuangan kelas dari masing-masing kelompok sosial. Menurut kaum sosialis, perjuangan antar kelas adalah sebab utama bagi munculnya konflik-konflik di masyarakat; dalam pandangan konservatif, konflik-konflik di masyarakat mencerminkan perjuangan-perjuangan antar ras, persaingan-persaingan antar bangsa, propinsi-propinsi dan komunitas teritorial lainnya. Kompetisi antar kelompok yang diorganisir (teritorial), dan pertempuran antar kelompok-kelompok agama atau ideologis (korporatif dan ideologis).

Konflik secara teritorial biasanya disebabkan oleh perbedaan geografis yang menguntungkan dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam perebutan antar wilayah menyebabkan adanya inflasi untuk menguasai sepenuhnya suatu teritorial tertentu. Konfrontasi antara si “kaya” dengan si “miskin” merupakan alasan konflik yang sudah sangat tua dalam sejarah umat manusia[4]. Kemampuan inflasi disebabkan oleh penguasaan tekhnologi yang maju dan terjadi perbedaan yang sangat mencolok tentang angka buta huruf dalam suatu kawasan.

Jika kita memabaca konflik antar bangsa-bangsa sekarang – antara Eropa dan Afrika, jurang bukannya menciut malah semakin melebar. Pada umumnya, tingkat pendapatan pertahun nasional di Eropa dan Amerika lebih tinggi dari pada negara-negara dunia ketiga, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Jumlah kekayaan negara yang dinikmati oleh negara-negara industri meningkat, sedangkan dari bangsa-bangsa terbelakang menurun. Kenyataannya, antagonisme menyebabkan negara-negara kaya mengeksploitasikan yang miskin, sedangkan bantuan negara-negara kaya terhadap negara miskin sangat sedikit dibandingkan dengan keuntungan yang telah diperoleh.

Jenis konflik sosial yang lain adalah konflik ideologis maupun agama. Pada jenis pertama seringkali ideologi dan doktrin agama mempunyai pengaruh yang sangat besar, sedangkan pimpinan di masyarakat menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan. Selama berabad-abad, konflik inilah yang senantiasa mewarnai kehidupan manusia. Hal ini khususnya disebabkan oleh doktrin agama yang menganjurkan bahwa misi (dakwah) adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat beragama. Doktrin yang lain menganggap bahwa agama yang lain selain agama yang dianutnya adalah tidak syah, jadi memposisikan diri sebagai oposisi. Meskipun tidak politis dalam prinsipnya, ideologi agama, dalam prakteknya, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam antagonisme.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Fachry dan bahtiar Effendy, 1986, Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru, Bandung: Mizan.

Kartodirdjo, Sartono (peny), 1983, Elite Dalam Perspektif Sejarah, Jakarta: LP3ES

Maliki, Zainuddin, 2003, Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik, Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat.

Poloma, Margaret M, 1984, Sosiologi Kontemporer, Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta: CV. Rajawali

---

[1] John Markoff, Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial Dan Perubahan Politik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm: 5-7

[2] Zainuddin Maliki, Narasi Agung, Tiga Teori Sosial Hegemonik, Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat. hlm: 73

[3] Maurice Duverger,  Sosiologi Politik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm: 158

[4] Maurice Duverger,  Sosiologi Politik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm: 230